PELAPORAN BENTURAN KEPENTINGAN
Benturan Kepentingan adalah situasi dimana pejabat atau pegawai di Lingkungan Madrasah yg memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang dalam kedudukan atau jabatannya, sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya. Potensi adanya benturan kepentingan harus dapat ditangani secara tepat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar setiap keputusan yang diambil telah dilandasi dengan pertimbangan yang profesional, obyektif, berintegritas, independen, transparan, dan responsibel.
Guru, Pegawai di Lingkungan Madrasah yang berpotensi menghadapi benturan kepetingan dalam pelaksanaan tugasnya, yang sekiranya akan berdampak pada menurunnya kualitas keputusan yang akan diambil, maka wajib mengidentifikasi dan melaporkan potensi benturan kepentingan dan penyebab potensi terjadinya benturan kepentingan.
Halaman Lainnya
Zona Integritas
Rapat Dinas Pembentukan Tim Zona Integritas MTsN 2 Garut
Whistle Blowing System
Pelaporan pelanggaran (Whistle Blowing System) adalah pengungkapan tindakan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan yang melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak bermoral atau perbuat
PELAPORAN GRATIFIKASI
Berdasarkan UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 Pasal 12c ayat 2 dan UU No. 30 tahun 2002 Pasal 16, setiap Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dilarang menerima
PENGADUAN MASYARAKAT
Pengelolaan pengaduan masyarakat (dumas) pada Kemenag diatur berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 765 tahun 2018.KMA ini pertama mengatur tentang Pedoman Pengelolaan Pen
PTSP
Selamat Datang di Pelayanan Satu Pintu (PTSP) Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Garut LAYANAN MTs NEGERI 2 GARUT BIDANG AKADEMIK Permohonan Izin Penelitian Internal MadrasahLegalisisasi Do
ASEP SODIKIN, S.Pd.,MM
- Kepala Sekolah -
Assalamu'alaikum wr.wb. Puji syukur kepada Alloh SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan anugerahNya sehingga website MTS…